{"id":1991,"date":"2019-09-17T22:59:12","date_gmt":"2019-09-17T22:59:12","guid":{"rendered":"http:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991"},"modified":"2019-09-17T23:18:13","modified_gmt":"2019-09-17T23:18:13","slug":"masa-depan-lptk-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991","title":{"rendered":"Masa Depan LPTK di Indonesia"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(Narasi sederhana\nuntuk Pengantar Diskusi)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Pemerintah\nmembuat profesi guru menjadi terbuka, haruskah LPTK menanggung getahnya?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*Abdullah\nTaruna,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Satriwan\nSalim, Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan pernyataan\nkritis saat Forum Diskusi Pedagogik (FDP) IKA UNJ mengundang Prof. Dr. Bedjo\nSujanto (Rektor Universitas Negeri Jakarta 2005-2014) sebagai Pembicara bulan\nkedua FDP. \u201cSejak diberlakukannya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru\ndan Dosen, profesi guru menjadi terbuka. Lulusan perguruan tinggi&nbsp; non kependidikan berhak menjadi guru asal\nmengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). mahasiswa PPG mempelajari mata kuliah yang sama dengan mahasiswa UNJ,\nyaitu Mata Kuliah Dasar Kependidikan atau&nbsp; MKDK. Itu tidak adil, \u201c kata\nSatriwan. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ketidakadilan itu, menurut Satriwan, karena mahasiswa non LPTK cukup hanya sekali (2 bulan) mengikuti kuliah, lalu lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional yang kompeten dalam mendidik. Namun lulusan LPTK harus mengulang lagi kuliah yang sama. Sungguh membuang waktu.\u00a0 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Menurutnya, kehadiran PPG merupakan solusi\npemerintah yang tidak masuk akal. Sebab, hanya memperketat masalah administrasi\nsaja. Bahkan, ia menganggap pemerintah meremehkan masalah guru. Padahal, ada\ntiga masalah yang harus diselesaikan, yaitu kompetensi, perlindungan, dan\nkesejahteraan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pernyataan Satriwan mewakili kegelisahan sebagian lulusan\nperguruan tinggi eks IKIP. Ungkapan kritis tersebut sekaligus menunjukkan\nberakhirnya bulan madu LPTK sebagai lembaga yang semula mendapat wewenang\nkhusus untuk mendidik para calon guru agar memiliki kompetensi sebagai\npendidik. Hal itu persisnya dikukuhkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989,\nBAB VII tentang Tenaga Pendidikan. Pasal 27, ayat 3: <strong>\u201c<\/strong><em>Tenaga pengajar\nmerupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar,\nyang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang\npendidikan tinggi disebut dosen<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kemudian pada pasal 28 ayat 1 dan 2&nbsp; Undang-undang No. 2 Tahun 1989 juga diatur\nsecara tegas: a<\/strong><em>yat 1.\u201dPenyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan\njenjang pendidikan hanya dapat dilakukan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\noleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar\u201d. <\/em>Ayat 2. <em>\u201cPengadaan guru pada jenjang\npendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga\npendidikan tenaga keguruan\u201d. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Jelas sudah, pada saat itu, LPTK memegang wewenang tunggal\nuntuk mendidik para&nbsp; calon guru yang\nkompeten dalam mengajar dan mendidik. Namun beberapa tahun kemudian, saat pemerintah\nmenunjukkan defisit kepercayaannya atas mutu guru lulusan IKIP, dan kemudian\nDitjen Pendidikan Tinggi menugaskan UI, ITB dan IPB untuk menghasilkan guru\ndiploma III Sebenarnya eksistensi wewenang penuh IKIP tengah direduksi secara\npelan-pelan. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pada masa itu guncangan di tubuh LPTK pun tak terhindarkan,\nhingga memunculkan pertanyaan mau dibawa ke manakah LPTK oleh Pemerintah? <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Belum juga beroleh jawaban yang jelas, sekitar tahun 1996\npara rektor mulai menyosialisasikan rencana konversi IKIP menjadi Universitas.\nPara mahasiswa calon guru pun bertanya ada apa dengan rencana Pemerintah itu?\nSepintas jawabannya adalah untuk mengatasi mutu pendidikan guru yang dinilai\ntidak sesuai harapan, dan sebagian lain menyatakan kebijakan konversi itu demi\nmengembangkan ilmu pendidikan yang stagnan sejak FKIP universitas negeri\nmelebur menjadi IKIP pada tahun 1964. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tahun 1999 sebanyak 5 perguruan tinggi eks IKIP Negeri,\ntermasuk IKIP Jakarta resmi diubah menjadi universitas (kini UNJ), sedangkan 5\nIKIP Negeri lainnya menyusul. Kendatipun penampilan barunya universitas, namun\nsemua masih mempertahankan sejumlah jurusan pendidikan. \u201cSemua rektor IKIP\nNegeri yang pernah dikirim untuk melakukan studi perkembangan LPTK di sejumlah\nnegara yang diubah menjadi universitas berjanji tidak akan menomorduakan\njurusan \u2013 jurusan pendidikan,\u201d ungkap Prof. Dr. Sutjipto saat menjadi pembicara\nperdana diskusi Forum Diskusi Pedagogik IKA UNJ awal tahun 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bersamaan dengan\nlahirnya 10 universitas negeri eks IKIP Negeri, saat itu dunia pendidikan\nnasional sedang bergerak untuk membenahi diri, terutama dari tingkat\nkesejahteraan. Para praktisi, dan pegiat pendidikan sedang menggulirkan\namandemen pasal 31 UUD 1945 untuk memasukkan pentingnya APBN sebanyak 20 %\ndialokasikan untuk pendidikan nasional. Anggaran sebesar itu kemudian\nterealiasi, dan dikukuhkan pelaksanaannya dalam regulasi Undang-undang Sistem\nPendidikan Nasional yang baru yang menggantikan Undang-undang No. 2 Tahun 1989,\nyaitu&nbsp; Undang-undang No. 20 Tahun 2003.\nBak gayung bersambut, hadirnya 10 universitas eks IKIP itu penuh harapan\nkemajuan karena adanya regulasi yang mengubah ekonomi para guru. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seiring kesejahteraan\nyang membuai harapan itu,&nbsp; namun\nUndang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyaratkan\npentingnya fokus pada mutu pendidikan. Hal itu diatur di dalam pasal 35, yang\nmenegaskan delapan aspek penyelenggaraan pendidikan wajib dikelola menurut\nstandar tertentu, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi\nlulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar\npengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hal ini kemudian\nditurunkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar\nNasional. (Marselius&nbsp; R. Payong, Hakikat\nSertifikasi Profesi Guru).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kesejahteraan bagi\npara guru yang berstatus pegawai negeri sipil memang meningkat, namun bagi LPTK\nbulan&nbsp; bulan madu yang memberikan peran\ntunggal kepada institusi pendidikan yang mendidik para calon guru itu hanya berlangsung\nbeberapa tahun kemudian. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru&nbsp; dan Dosen disahkan, dan peran LPTK hanya\nsebagai institusi yang mendidik para calon guru, namun para calon guru lulusan\ninstitusi tersebut harus berkompetisi dengan para lulusan perguruan non LPTK\nuntuk bisa mendapat status guru yang kompeten dan profesional dalam\npengampuhan&nbsp; negara. Hal itu diatur dalam\n8 Undang-undang Guru dan Dosen yang berbunyi \u201cGuru wajib memiliki kualifikasi\nakademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta&nbsp; memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan\npendidikan nasional. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kemudian pada pasal\n12&nbsp; Undang-undang tersebut ditegaskan\n\u201cSetiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan\nyang sama untuk diangkat menjadi guru\u201d. Jadi guru benar-benar menjadi profesi\nyang terbuka. Tanpa memilih jurusan pendidikan, jadi cukup dengan mengambil\nbidang ilmu murni, dank arena tidak terserap di dunia&nbsp; kerja, atau karena imbalan ekonomi\nprofesi&nbsp; guru jauh lebih besar dibanding\nsektor industri, seorang lulusan jurusan ilmu murni boleh pula menjadi guru\nasal&nbsp; mengikuti kuliah PPG. Pendek kata,\nlulusan LPTK abad XXI harus betul-betul hidup penuh kompetitif kendati di\nbidang pengetahuannya sendiri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kenapa Undang-undang\nGuru dan Dosen hanya melakukan pengetatan secara administratif sehingga membuat\nprofesi guru menjadi sedemikian terbuka untuk non LPTK?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain karena\nmerupakan penjabaran dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem\nPendidikan Nasional, Undang-undang Guru dan Dosen juga mengatur secara khusus\ntentang standarisasi kualifikasi dan kompetensi guru. Hal ini juga untuk\nmenjawab banyak tuduhan bahwa rendahnya kualitas pendidikan nasional selama ini\ntidak lepas dari minimnya kompetensi yang dimiliki guru. Para penuduh\nmenunjukkan bukti-buktinya bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia memiliki daya\nsaing yang rendah. Human Development Index (HDI) Indonesia pada tahun 2004\nmasih di urutan bontot yaitu di posisi 111 dari 117 negara. Peringkat itu naik\nsetingkat pada&nbsp; 2005 yaitu urutan 110\n2dari 117 negara, dan pada tahun 2010 urutan 108, yang mana posisi itu masih\nberada di bawah Philipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Undang-undang Guru\ndan Dosen menempatkan Guru dan Dosen berada pada posisi penting dalam mencapai\nTujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dicapai bila tenaga pendidikan\nmemiliki kompetensi, di antaranya: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial,\nkompetensi profesional, dan kompetensi&nbsp;\nkepribadian.Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, ayat 10, Undang-undang\nNo. 14 Tahun 2005, kompetensi disebutkan sebagai seperangkat pengetahuan,\nketerampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh\nguru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mulyasa&nbsp; dalam Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru\nmenyatakan, kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik,\nperancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan\npengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang\ndimilikinya,(Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kita akan semakin\njelas memahani kompetensi pedagogik ini bila merujuk pada Peraturan Menteri\nPendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan\nKompetensi Guru. Inti kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogik, di\nantaranya:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Menguasai\nkarakteristik peserta didik dari&nbsp; aspek\nfisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.<\/li><li>Meenguasai teori\nbelajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.<\/li><li>Mengembangkan\nkurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang ditempuh.<\/li><li>Menyelenggarakan\nkegiatan pengembangan yang mendidik.<\/li><li>Memanfaatkan\nteknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pelaksanaan\npenyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.<\/li><li>Memfasilitasi\nkeseimbangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan bebagai potensi\nyang dimiliki.<\/li><li>Berkomunikasi secara\nefektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.<\/li><li>Menyelenggarakan dan\nevaluasi proses dan hasil belajar.<\/li><li>Memanfaatkan hasil\npenilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.<\/li><li>Melakukan tindakan\nreflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bila kita cermati, tentu kita sepakat\nguru yang memenuhi kulalifikasi akademik, dan kompetensi tersebut benar-benar\nkompeten, dan mampu meningkatkan capaian kualitas belajar para peserta didik. Pertanyaannya\nkenapa profesi guru yang sudah dibuat terbuka itu tidak mampu mencapai target. &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasil penelitian\nWorld Bank 2012 setelah 10 tahun pelaksanaan kebijakan 20 persen APBN untuk\nPendidikan menunjukkan, bahwa sebagian besar guru di Indonesia berkualitas\nrendah, dan pemerintah hampir tidak mungkin meningkatkan kapasitas mereka untuk\nmenjadi guru yang kompeten dan profesional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Berdasarkan\ndata sekitar 95 persen LPTK khususnya swasta dinilai belum memenuhi standar\nmutu yang diharapkan. Banyak guru, maupun calon guru yang tidak memenuhi standar\nmutu. Penyebabnya karena sebagian besar lulusan LPTK swasta dan perguruan\ntinggi non LPTK, (Idris Apandi \u201cGuru Kalbu\u201d (C, Smile\u2019s Indonesia Institute, Bandung\n2015).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bukti-bukti di lapanganpun mengindikasikan\nhal itu. Pada tahun&nbsp; 2013 peringkat\nIndonesia dalam HDI berada di urutan 108 dari 117 negara, persis saat tahun 2010.\nPeringkat itu menurun kembali pada 2014, dan 2015, masing-masing pada posisi\n110 dan 113 dari 117 negara. Indikator itu betapa kualitas hasil pendidikan\noleh para guru yang dinilai sudah kompeten tidak terbukti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kontan sudah terhitung tiga kali Menteri\nKeuangan Sri Mulyani mencermati hal ini. Tengok pernyataannya di media pada 25\nAgustus 2016, Sri Mulyani menyatakan akan memangkas tunjangan profesi guru &nbsp;sebesar 234 triliun untuk menghemat anggaran\nbelanja negara. Keputusan itu diambil karena ada cela yang dibuat oleh para\nguru, yaitu soal kualitas yang tidak memenuhi standar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kemudian pada 10 Juli 2018, Menteri Keuangan\nSri Mulyani menyatakan bahwa kualitas guru tidak maksimal. Hal itu menurutnya\ndikarenakan guru yang ikut sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dan\nsetelah itu bekerja secara malas-malasan. Padahal anggaran yang dialokasikan\nuntuk sertifikasi dalam APBN 2018 mencapai 441 triliun, meningkat 4198 triliun\ndibanding 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pernyataan ketiga disampaikan oleh Menkeu\nSri Mulyani pada 9 Agustus 2019. Sri Mulyani menyindir kualitas pendidikan\nrendah, padahal anggaran pendidikan sangat besar. Menkeu merujuk hasil PISA.\nDari tes PISA Indonesia masih kalah dibanding Vietnam, padahal asupan\nanggarannya sama-sama 20 persen dari APBN.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lalu tidakkah terlalu menyederhanakan\nmasalah bila kebijakan pengangkatan guru dibuat terbuka sebagaimana diatur\ndalam pasal 8 dan pasal 12 Undang-undang No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan\nDosen. LPTK telah bekerja sejak awal kemerdekaan ketika masih menempel dalam\nFakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri hingga menjadi IKIP pada 1964, dan\ndipaksa untuk mengikuti skema kebijakan profesi guru yang terbuka untuk non\nLPTK yang baru berniat menjadi guru saat mereka tidak terserap di dunia kerja?\nLalu haruskah ketika kebijakan profesi guru yang terbuka gagal mencapai\nkompetensi maksimal LPTK harus menanggung getah? Mari kita ikuti diskusinya\npada Reboan Pendidikan yang Ke-7Bulan, dengan tema \u201cMasa Depan LPTK di\nIndonesia\u201d. Dua orang Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta Prof.\nDr. Anna Suhaenah dan Prof. Dr. Sutjipto berbagi pemikiran dan pengetahuan\ndengan kita semua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*Koordinator Forum Diskusi Pedagogik (FDP) IKA UNJ<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E-mail:\nabditaruna9@gmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Narasi sederhana untuk Pengantar Diskusi) Pemerintah membuat profesi guru menjadi terbuka, haruskah LPTK menanggung getahnya? *Abdullah Taruna, Satriwan Salim, Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan pernyataan kritis saat Forum Diskusi Pedagogik (FDP) IKA UNJ mengundang Prof. Dr. Bedjo Sujanto <a href=\"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991\" class=\"read-more\">Read More &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1992,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-1991","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Masa Depan LPTK di Indonesia - IKA UNJ<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Masa Depan LPTK di Indonesia - IKA UNJ\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"(Narasi sederhana untuk Pengantar Diskusi) Pemerintah membuat profesi guru menjadi terbuka, haruskah LPTK menanggung getahnya? *Abdullah Taruna, Satriwan Salim, Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan pernyataan kritis saat Forum Diskusi Pedagogik (FDP) IKA UNJ mengundang Prof. Dr. Bedjo Sujanto Read More ...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"IKA UNJ\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-09-17T22:59:12+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-09-17T23:18:13+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1020\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1090\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"IKA UNJ\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"IKA UNJ\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991\"},\"author\":{\"name\":\"IKA UNJ\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c8a71a0d8d42b28cb873e73d5d369513\"},\"headline\":\"Masa Depan LPTK di Indonesia\",\"datePublished\":\"2019-09-17T22:59:12+00:00\",\"dateModified\":\"2019-09-17T23:18:13+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991\"},\"wordCount\":1698,\"commentCount\":2,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/09\\\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg\",\"articleSection\":[\"BERITA\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991\",\"name\":\"Masa Depan LPTK di Indonesia - IKA UNJ\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/09\\\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg\",\"datePublished\":\"2019-09-17T22:59:12+00:00\",\"dateModified\":\"2019-09-17T23:18:13+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c8a71a0d8d42b28cb873e73d5d369513\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/09\\\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/09\\\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg\",\"width\":1020,\"height\":1090},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?p=1991#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Masa Depan LPTK di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/\",\"name\":\"IKA UNJ\",\"description\":\"Media Infomasi Resmi Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/c8a71a0d8d42b28cb873e73d5d369513\",\"name\":\"IKA UNJ\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/c3316bb330f70c0343cd26f149d51e4a9062d2e1b06635ff55337435693add83?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/c3316bb330f70c0343cd26f149d51e4a9062d2e1b06635ff55337435693add83?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/c3316bb330f70c0343cd26f149d51e4a9062d2e1b06635ff55337435693add83?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"IKA UNJ\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/ika.unj.ac.id\\\/?author=1\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Masa Depan LPTK di Indonesia - IKA UNJ","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Masa Depan LPTK di Indonesia - IKA UNJ","og_description":"(Narasi sederhana untuk Pengantar Diskusi) Pemerintah membuat profesi guru menjadi terbuka, haruskah LPTK menanggung getahnya? *Abdullah Taruna, Satriwan Salim, Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan pernyataan kritis saat Forum Diskusi Pedagogik (FDP) IKA UNJ mengundang Prof. Dr. Bedjo Sujanto Read More ...","og_url":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991","og_site_name":"IKA UNJ","article_published_time":"2019-09-17T22:59:12+00:00","article_modified_time":"2019-09-17T23:18:13+00:00","og_image":[{"width":1020,"height":1090,"url":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"IKA UNJ","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"IKA UNJ","Estimasi waktu membaca":"8 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991"},"author":{"name":"IKA UNJ","@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/#\/schema\/person\/c8a71a0d8d42b28cb873e73d5d369513"},"headline":"Masa Depan LPTK di Indonesia","datePublished":"2019-09-17T22:59:12+00:00","dateModified":"2019-09-17T23:18:13+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991"},"wordCount":1698,"commentCount":2,"image":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg","articleSection":["BERITA"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991","url":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991","name":"Masa Depan LPTK di Indonesia - IKA UNJ","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg","datePublished":"2019-09-17T22:59:12+00:00","dateModified":"2019-09-17T23:18:13+00:00","author":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/#\/schema\/person\/c8a71a0d8d42b28cb873e73d5d369513"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#primaryimage","url":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg","contentUrl":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Pamflet-Diskusi-Masa-Depan-LPTK-di-Indonesia.jpg","width":1020,"height":1090},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?p=1991#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Masa Depan LPTK di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/#website","url":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/","name":"IKA UNJ","description":"Media Infomasi Resmi Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/#\/schema\/person\/c8a71a0d8d42b28cb873e73d5d369513","name":"IKA UNJ","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c3316bb330f70c0343cd26f149d51e4a9062d2e1b06635ff55337435693add83?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c3316bb330f70c0343cd26f149d51e4a9062d2e1b06635ff55337435693add83?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c3316bb330f70c0343cd26f149d51e4a9062d2e1b06635ff55337435693add83?s=96&d=mm&r=g","caption":"IKA UNJ"},"url":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/?author=1"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1991","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1991"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1991\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1994,"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1991\/revisions\/1994"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1992"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1991"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1991"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ika.unj.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1991"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}