![\"\"](\"http:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/IMG_20190416_164112_583-285x300.jpg\")
<\/p>\nDiskusi Kamis Sore (DKS), Ikatan Alumni Sosiologi (IKASOS) UNJ, BEM Pendidikan Sosiologi, dan BEM Sosiologi, mengadakan diskusi publik bertajuk Kebebasan Ekspresi dan Akademik Di Bawah Bayang UU ITE dan Berbagai Pasal Karet di Hukum Indonesia di Aula Bung Hatta, Gedung Pascasarjana UNJ, Rabu (10\/4). Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta dari mahasiswa, dosen, dan media. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.<\/p>\n
<\/p>\n
Berdasarkan Press Release yang dibuat oleh Hendi Roy, Mahasiswa Program Studi Sosiologi, sambutan disampaikan oleh Johan N selaku Ketua IKASOS UNJ. Selain memberikan sambutan, Johan juga menayangkan Video perkembangan kasus Robertus Robert.<\/p>\n
Diskusi ini mengundang Ubedillah Badrun (Dosen Program Studi Sosiologi) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru Indonesia dan CEO hakasasi.id) untuk menyampaikan materi.<\/p>\n
Ubedilah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pertama mengenai kebebasan akademik. Bagi Ubedilah, konsep kebebasan akademik dapat ditemukan dengan melihat perkembangan perguruan tinggi dari masa ke masa. Atas dasar itu, perguruan tinggi mampu mengembangkan manfaat kebebasan akademik, yakni menciptakan kesadaran atas ilmu pengetahuan.<\/p>\n
Akan tetapi, kebebasan akademik dapat dihambat bila ada pihak yang melakukan intervensi. Ubed melihat, intervensi itu hadir dalam produk kebijakan UU ITE. Baginya, UU ITE ialah pasal karet yang digunakan pihak penguasa untuk meredam kebebasan akademik.<\/p>\n
Setelah Ubedillah, paparan dilanjutkan Haris Azhar. Sebelum membahas UU ITE, Hariz beranjak dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Baginya, HAM perlu dipahami sebagai hal yang melekat dan diperlukan tiap manusia. Haris menambahkan HAM juga memiliki prinsip. \u201cPrinsip dasar HAM adalah manusia sebagai subjek juga medium dari nilai \u2013 nilai tersebut (sesuatu yang melekat dalam diri manusia),\u201d kata Haris. Oleh karena itu, HAM seperti kebebasan ekspresi tidak dapat diganggu oleh orang lain. Pun Institusi Negara dalam pembahasan HAM hanya menjadi fasilitator dan pelindung.<\/p>\n
Kini, lanjut Haris, UU ITE menjadi ancaman kebebasan ekspresi manusia. UU ITE merupakan pasal yang digunakan untuk menjaga relasi antara pemerintah dan perusahaan. Dengan adanya UU ITE, pemerintah dapat meredam kritik yang ditujukan kepadanya.<\/p>\n
\u201dUU ITE berkaitan dengan perkembangan zaman yang mengarah pada liberalisasi pasar digital (bisnis dan informasi) juga pergeseran kearah dunia cyber. Untuk menjaga arus dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan negara, UU ITE termasuk pasal karet yang diciptakan yang bertujuan untuk melakukan kontrol pada aspek \u2013 aspek yang bisa mengkritisi dampak dari relasi bisnis tersebut,\u201d kata Haris.<\/p>\n
Penulis : Hendrik Yaputra<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"