![\"\"](\"http:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/DSC08441-300x169.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Pemerintah menginginkan kapasitas penguasaan pengetahuan guru IKIP setara lulusan universitas, tapi tak memberikan lab standar research. \u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n Abdullah Taruna,<\/p>\n Harapan lulusan IKIP berkualitas setinggi langit, tapi perencanaannya hanya di-design <\/em>pas bandrol terungkap dalam Forum Diskusi Pedagogis (FDG) yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) di Sekretariat IKA UNJ, Gedung Pascasarjana. Dalam diskusi bertema Historisitas IKIP ke Universitas: Perspektif Pedagogis\u201d, yang dipandu oleh Abdullah Taruna, \u00a0Rektor IKIP\/UNJ Periode\u00a0 1997 \u2013 2005 Prof.Dr. Sutjipto\u00a0 yang membidani transformasi IKIP menjadi Universitas mengungkapkan hal itu.<\/p>\n \u201cPada waktu itu policy<\/em> perguruan tinggi mengatakan, bahwa pendidikan itu harus berdasarkan competency based<\/em>. Jadi kemudian digenjot untuk bisa memiliki kompetensi sebagai guru, kalau SD ya pelajaran SD saja. SMP, ya pelajaran SMP saja yang dipelajari. Itu Competency Based Teacher Education<\/em> (CBTE),\u201d kata Sutjipto.<\/p>\n Padahal, menurut Prof.Dr. Sutjipto, asumsi sebenarnya yang harus dicapai tidak serendah itu. Asumsi kompetensi dasar yang benar menurutnya, jam mengajar mencerminkan bertahun-tahun jam belajar. \u201cYang keluar waktu mengajar memang dua jam mengajar, tapi sebenarnya itu hasil belajar bertahun-tahun,\u201d ungkap Sutjipto yang kini menjabat Direktur Pascasarjana Universitas Pancasila.<\/p>\n Para guru belajar secara pas bandrol, dan pemerintah yang memberikan fasilitas lab pembelajaran yang standar mengajar saja, bukan standar research<\/em> merupakan fakta, bahwa design<\/em> subtansi mengajar berdasarkan competency based teacher education,<\/em> itu telah disalahpahami oleh mahasiswa, dan pemerintah selaku pemegang kebijakan. Ini melatar belakangi kenapa masyarakat luas kemudian menganggap IKIP merupakan Perguruan Tinggi kelas 2, dan hanya diminati para para mahasiswa kelas 2. \u201cMengapa, karena lulusannya akan menjadi guru, dan guru itu gajinya rendah (pada masa itu: RED.). Jadi orang yang mengharapkan gaji tinggi tidak akan masuk IKIP.\u00a0 Itu last result<\/em>, \u201c kata Sutjipto.<\/p>\n Puncak dari akibat pemahaman yang salah itu, saat pemerintah menunjukkan defisit kepercayaannya atas mutu guru lulusan IKIP, dan kemudian Ditjen Pendidikan Tinggi menugaskan UI, ITB dan IPB untuk menghasilkan guru diploma 3.\u00a0 \u201cItu\u00a0 karena ketidakpercayaan kepada kemampuan lulusan IKIP dalam \u00a0menguasai subtansi pelajaran, \u201c ungkap Sutjipto.<\/p>\n Semula pemerintah hendak memperluas akses ke berbagai universitas negeri untuk mendidik guru D3. Namun karena terkendala dana, Ditjen Pendidikan Tinggi kemudian menyekolahkan dosen-dosen IKIP ke UI dan ITB. Langkah ini melahirkan akulturasi dosen-dosen yang berlatar kultur ilmu pendidikan dengan para mahasiswa S2, S3 ilmu murni di UI dan ITB. \u201dKami kemudian bertanya kenapa guru yang mengajar di sekolah-sekolah itu tidak dilahirkan dari Universitas. \u201cApakah kalau di universitas kemudian hilang jiwa gurunya? apakah bra<\/em>n<\/em>ding<\/em> guru yang bagus harus dari yang mono culture<\/em>? \u00a0ujar Prof.Dr. Sutjipto yang optimis interaksi calon guru dan mahasiswa ilmu murni di universitas hasil konversi akan saling memperkaya ilmu pengetahuan.<\/p>\n \u201cKemudian saya dan beberapa rektor dikirim ke Monash, Melbourne Australia, kemudian ke Brockport di New York, dan beberapa lainnya dikirim ke Jepang, Italia, dan ke mana-mana. Kami semua kemudian menjadi tim yang bekerja di Dikti untuk merumuskan perubahan yang tujuannya memperkuat pendidikan yang ada di IKIP.\u00a0 Semula kesepakatannya tidak mentransformasi IKIP menjadi universitas tetapi memperluas mandat IKIP untuk meluluskan lulusan yang kualifikasinya sama dengan lulusan universitas,\u201d jelas Sutjipto<\/p>\n Saat transformasi IKIP menjadi universitas sudah di ambang pintu. Para rektor IKIP Negeri pun membuat janji bersama. \u201cSaya dari IKIP Jakarta, Pak Johar MS, dari IKIP Negeri Yogyakarta, rektor IKIP Negeri Makassar, IKIP Padang, IKIP Malang, dan sebanyak 10 rektor IKIP Negeri berjanji tidak akan menomorduakan ilmu pendidikan saat IKIP telah menjadi universitas,\u201d ungkap Sutjipto.<\/p>\n Pada Agustus 1999 IKIP Jakarta yang dipimpin Prof.Dr. Sutjipto, dan 4 IKIP lainnya diresmikan oleh Pemerintah RI menjadi Universitas. (Bersambung).<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"