Prof.Dr. Hafidz Abbas yang mengawali presentasi mencontohkan kesuksesan Malaysia dalam memajukan pendidikan mereka.<\/p>\n
\u201cMalaysia sukses memperbaiki sistem pendidikannya karena bagi Malaysia education adalah persoalan hidup mati. Lalu bagimana dengan Indonesia? Pendidikan di Indonesia terus terpuruk karena tidak dianggap sebagai permasalahan hidup mati,\u201d ungkap Hafidz.<\/p>\n
Mantan Dirjend HAM di Departeman Hukum & HAM RI 2001-2006 itu kemudian menunjukkan sejumlah indikator ketidakseriusan penanganan pendidikan di Indonesia. Sejak Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemberlakuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN, banyak pihak berharap kualitas lulusan Indonesia meningkat tajam, setidaknya bila dibandingkan negara-negara Asia Tenggara.<\/p>\n
“Dengan pemberlakuan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN ternyata pendidikan di Indonesia masih terjelek di\u00a0 dunia,\u201d ungkap Guru Besar UNJ, Hafidz Abbas.<\/p>\n
Pernyataan Hafidz Abbas bukan tanpa dasar. Hafidz merujuk buku Bank Dunia berjudul \u201cSpending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia (Belanja Lebih Banyak atau Belanja Lebih Baik: Memperbaiki Pembiayaan Pendidikan di Indonesia\u201d\u00a0 Buku\u201d.<\/p>\n
Hasil Penelitian yang diluncurkan pada 14 Maret 2013 itu meneliti dampak pemberlakuan anggaran sejak sepuluh tahun terakhir (2002 s.d. 2012).<\/p>\n
Bank Dunia menyimpulkan, bahwa 20 persen APBN yang dibelanjakan untuk sektor pendidikan belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan.<\/p>\n
Hingga 5 tahun sejak laporan itu diterbitkan, kualitas out put pendidikan Indonesia masih belum beranjak naik. Indikator SDM Indonesia yang memprihatinkan kembali dirilis pada 2018. Ranking Indonesia dalam penilaian Programme for International Student Assesment (PISA), menempatkan kualitas SDM Indonesia di urutan 62 dari 69 negara. Dan Indonesia peringkatnya masih di bawah Vietnam_negara yang baru belakangan memberlakukan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Laporan keterpurukan itu sama buruknya dengan Human Capital Index (Indeks Modal Manusia) yang dirilis World Bank pada tahun 2018. Peringkat Human Capital Indonesia dibanding negara-negara Asia Tenggara berada di urutan bontot.<\/p>\n
Berdasarkan laporan tahun 2013 itu, Bank Dunia kemudian merekomendasikan agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN itu dibelanjakan secara tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan capaian belajar. Jadi bukan sebaliknya hanya mengeluarkan uang secara besar-besaran, tapi tidak tepat sasaran. Salah satunya tercermin dari mubazirnya rasio guru dengan siswa. \u201cRasio guru di Indonesia itu 1 berbanding 15 siswa, Jepang yang sukses rasio pendidikannya 1 berbanding 29, itu mendekati rasio ideal yaitu 1 berbanding 30, \u201cterang Hafidz.<\/p>\n
Persoalan guru, lanjut Hafidz, adalah masalah pengadaan, penempatan, pengangkatan dan pembinaan<\/p>\n
\u201cAnggaran Pendidikan 20 persen dari APBN hanya berdampak mengurangi beban kerja guru yang rangkap,\u201d tandas Hafidz.<\/p>\n
Lain halnya dengan Prof.Dr. Nana Supriatna, M.Ed, Guru Besar UPI tersebut menawarkan pentingnya penerapan \u201cPendidikan Konsumen Hijau\u201d untuk mengurangi dampak terjangan gelombang Revolusi Industri 4.0.<\/p>\n
“Sebagai bangsa memang kita sudah merdeka, tapi sebagai konsumen kita belum merdeka. Buktinya masyarakat kita hanya mengikuti dan mengonsumsi semua produk industri multinasional tanpa memikirkan betapa produk-produk tersebut selain menguras uang rakyat Indonesia untuk dibawa ke negeri asal Multi National Corporation, juga meninggalkan 7 juta ton sampah plastik, dan 3,5 juta ton dari jumlah itu dibuang ke sungai,\u201d kata Nana Supriatna.<\/p>\n
Jadi tujuan dari pendidikan konsumen hijau itu, kata Nana, untuk membebaskan masyarakat sebagai konsumen dari pengendalian pencitraan atau rekayasa kebutuhan produk oleh produsen.<\/p>\n
\u201cJadi pendidikan green consumer itu membangun kesadaran agar konsumen ikut mengurangi sampah plastik,\u201d kata Nana.<\/p>\n
Untuk mencapai tujuan itu, proses pembelajaran, dan materi ajarnya, tambah Nana, berorientasi pencerdasan konsumen dalam membaca literasi. Konsumen diajak memikirkan bagaimana pencitraan mengendalikan cara berpikir dan memompa hasrat konsumsi produk perusahaan itu dibuat. Proses pembelajaran itu diharapkan meningkatkan kecerdasan literasi masyarakat sehingga mampu memupus hasrat berkonsumsi, dan semua konsumen dalam berbelanja produk dilakukan melalui keputusan yang cerdas dan sehat. Nana mencontohkan konsumsi tidak sehat itu seperti seorang narapidana korupsi saat ditangkap KPK, salah satu harta yang disita adalah tas merk Hermes yang harganya ratusan juta. Penumpukan sampah plastik air mineral, kata Nana, bukan hanya wujud ketidak-disiplinan dalam membuang sampah melainkan juga ekses dari orientasi konsumsi yang dilakukan konsumen karena pencitraan oleh produsen.<\/p>\n
\u201cJutaan ton sampah dibuang ke laut, sampai berdampak matinya ikan paus yang menyimpan 7 kilogram plastik di perutnya,\u201d kata Guru Besar UPI.<\/p>\n
Untuk menyadarkan dan mencerdaskan konsumen, Nana Supriatna berharap ke depan pendidikan konsumen hijau bisa masuk ke semua mata pelajaran.<\/p>\n
Sementara itu James Modouw menyampaikan, bahwa desentralisasi pendidikan telah membedakan pendidikan Indonesia dibanding sebelum era reformasi. Sekarang urusan kebijakan pendidikan merupakan kewenangan pusat.<\/p>\n
\u201cUrusan tekhnis pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah,\u201d kata Staf Ahli Menteri Pendidikan & Kebudayaan.<\/p>\n
Sesuai dengan pembagian kewenangan itu, lanjut James Modouw, Pemerintah Provinsi harus memikirkan tekhnis-tekhnis mengatasi dampak gelombang Revolusi Industri berbasis teknologi informasi generasi 4.0.<\/p>\n
![\"Semarak](\"http:\/\/ika.unj.ac.id\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/WhatsApp-Image-2018-11-26-at-09.45.24.jpeg\")