Upaya Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia

Beberapa waktu lalu, Pegatron – perusahaan perakit iPhone asal Taiwan – memindahkan sebagian produksinya dari Cina ke Batam, Indonesia. Perusahaan ini menggunakan teknologi tingkat tinggi yang dioperasikan dengan kemampuan khusus. Saat itu, mereka membutuhkan 1500 tenaga kerja. Namun, Ismail Pakaya, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemenaker merasa kualitas Tenaga kerja Indonesia belum bisa mengoperasikannya.

Berdasarkan data Kemenaker 2018, sekitar 58,8 persen tenaga kerja Indonesia lulusan Sekolah Menengah Pertama ke bawah. Data ini menunjukan rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. “Kalau pun bisa bekerja di sana mereka akan menjadi pekerja kasar,” kata Ismail.

Mengetahui kondisi itu, pemerintah menginginkan tenaga kerja Indonesia minimal lulusan SMK sederajat. “Apalagi, lima tahun ke depan kita fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia,” Kata Ismail.

Melihat situasi itu, kemenaker menyusun beberapa strategi, salah satunya melakukan perubahan di SMK. Penyusunan itu bertujuan agar tenaga kerja indonesia memiliki kualitas yang dibutuhkan dunia industri.

Selama ini, lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Lantaran SMK belum bisa menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menguatkan relevansi dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. “Menguatkan hubungan industrial,” kata Ismail.

Selain itu, lulusan SMK juga sulit diterima di Industri. Industri lebih memilih lulusan SMA ketimbang lulusan SMK.

“Industri lebih memilih lulusan SMA dibanding SMK. Alasan industri memilih lulusan SMA, karena lebih mudah daripada merekrut yang SMK. Kalau anak SMK jurusan mesin, dipindahkan ke bukan mesin itu susah, sebaliknya SMA lebih mudah beradaptasi,” kata Ismail.

Menanggapi hal itu, Budiarti selaku Dosen Prodi Usaha Jasa Pariwisata mengatakan SMK perlu melakukan perubahan kurikulum. Selain itu, Budiarti melihat masih banyak guru SMK yang belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi.

“Misalnya di sekolah yang berbasis IT, ada guru yang tak mau tahu perkembangan teknologi. Seharusnya, gurunya harus memperbaiki pengetahuannya. Apalagi Akuntansi, sekarang kan bisa memanfaatkan aplikasi tapi mereka tetap ingin cara manual,” kata Budiarti. .

Menyambung Budiarti, Yana Supriatna selaku dosen Universitas Bung Karno mengatakan, pemerintah pasti memetakan kemampuan yang dibutuhkan serta sumber daya yang dimiliki, terutama jenis spesialisasi jurusan yang dibutuhkan untuk kebutuhan industri. Berbekal itu, seharusnya jementrian-kementrian yang ingin menyelesaikan masalah SMK, bisa saling bekerjasama. “Sehingga ada Kerjasama antar kementerian untuk memperkuat sumber daya manusia,” kata Yana.

Diskusi ini merupakan kegiatan Forum Diskusi Pedagogik IKA UNJ berjudul “Pendidikan Kritis dan Isu Nasionalisme Tenaga Kerja” di ruang 104 Gedung Pascasarjana UNJ (24/7). Selain ketiga orang itu, hadir beberapa pengurus IKA UNJ yaitu Suherman Saji dan Abdullah Taruna, beberapa mahasiswa UNJ, dan alumni UNJ.

Penulis : Hendrik Yaputra

 

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.