Statuta UNJ menuju PTN BH

 

 

Menyoroti Semangat PTN BH dalam Satatuta Baru UNJ. Pengalaman adalah guru terbaik.

Hendrik Yap,

Perguruan tinggi yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) memiliki kesempatan untuk mencari dana secara mandiri. Hal itu berarti bantuan dana pemerintah tidak lagi dibutuhkan. Di samping itu kampus PTN BH dapat menggunakan tanahnya untuk lahan bisnis.

Penjelasan tersebut diungkapkan oleh Saifur Rahman, Dosen Program Studi Sastra Indonesia, yang juga Pembimbing Majalah Didaktika dalam  acara Diskusi dan Launching Majalah 48 Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika UNJ di Aula Maftuhach Yusuf, Gd. Dewi Sartika, UNJ. Dalam kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB, LPM Didaktika UNJ juga menghadirkan Novada, aktivis pendidikan asal Universitas Brawijaya. Semula Prof. Dr. Bedjo Sujanto selaku perumus statute baru UNJ dijadwalkan hadir namun karena harus menghadiri rapat mendadak dengan DR. Komarudin, Wakil Rektor II UNJ, maka beliau urung bicara dalam acara tersebut.

Seperti dikutip dalam Didaktika Edisi 48, Wakil Rektor II UNJ DR. Komarudin menyatakan, dalam 20 hingga 30 tahun mendatang, UNJ akan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN BH, yang berarti berubah dari status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) saat ini.

Dilihat dari statusnya, kata Saifur Rahman, Statuta UNJ yang baru memang mengandung semangat untuk berubah menjadi PTN BH. Bahkan UNJ memiliki modal dan lahan yang bisa didayagunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dalam status PTN BH kelak. Namun, kata Saifur Rahman, hal itu membutuhkan kemampuan dalam mengelola keuangan secara lebih baik. Pendek kata, untuk menjadi PTB BH, kata Saifur, UNJ juga harus memiliki Sumber Daya Manusia yang handal.

Pernyataan Saifur Rahman, juga diamini oleh Novada. Aktivis Pendidikan dari Universitas Brawijaya tersebut menjelaskan awal mula perkembangan PTN BH. Sejak 1990-an, GATS, mengintruksikan negara anggotanya -termasuk Indonesia-untuk mengubah konsep pendidikan dari tanggung jawab pemerintah menjadi tanggungjawab kampus. Secara otonom kampus harus mencari dana sendiri untuk kebutuhannya. Oleh karena itu, kampus perlu membuat bisnis agar mendapat penghasilan tambahan.

Tanpa menjelaskan apa motiv di balik instruksi pengubahan statuta BLU oleh GATS menjadi PT BHMN yang pernah digugat tersebut, atau PTN BH yang terbaru tersebut. Namun, menurut Novada, pandangan pendidikan tersebut menuai resistensi dari berbagai kalangan. Mereka yang menentang berdalih, statuta PTN BHMN/PT BH melepaskan tanggungjawab pemerintah atas penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan Konstitusi Dasar.

Faktanya, kemampuan kampus-kampus negeri untuk mandiri dari pendanaan pemerintah bisa dibilang jauh panggang dari api. Kini, beberapa kampus yang sudah berstatus PTN BH tidak dapat mengoptimalkan lahan bisnismya. Novanda menyertakan-data pendanaan Institut Teknologi Bandung (ITB). Tiap tahun, ITB mengeluarkan dana sekitar Rp 300 miliar untuk kebutuhannya. Namun, pendapatan dari 15 perusahaan ITB hanya menghasilkan Rp  17 miliar. Pendapatan perusahaan tidak cukup membiayai kebutuhan ITB. Oleh karena itu, ITB menaikkan biaya kuliah mahasiswanya. “Mahasiswa menjadi korban,” kata mahasiswa lulusan Universitas Brawijaya ini.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.