Tiga Calon Rektor UNJ Menghitung Hari

 

Pemilihan Rektor Universitas Negeri Jakarta sudah sampai babak akhir. Bila  semua proses berjalan lancar, akhir September kemungkinan UNJ sudah memiliki Rektor Baru.

 

Hendrik Yap,

Sekarang tentu merupakan tahap mendebarkan baik di kalangan Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ), maupun Sivitas Akademika UNJ. Belum bisa ditebak siapa yang bakalan mendapatkan limpahan suara dari Kemenristekdikti yang berjumlah 35 suara. Jumlah  suara itu akan mengokohkan suara yang kini menempati nomor urut  1 atas nama Dr. Komarudin, M.Si. Sebagai Kandidat yang diunggulkan Komarudin meraih 26 suara. Warek II UNJ tersebut mengungguli kedua kandidat lainnya sebanyak 8 suara.

Dua calon rektor lainnya, masing-masing atas nama Prof. Paulina Pannen, Ph.D., memperoleh 18 suara, dan Dr. Sofiah Hartati, M.Si., 18 suara. Senat UNJ memilih ketiganya dari total 8 Bakal Calon Rektor UNJ pada Kamis, 22 Agustus 2019. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai Calon Rektor UNJ .

Ketiga nama itu dipilih oleh  63 dari 64 Senat yang hadir di Gedung Syafei, Lantai 8 UNJ.  Pof. Agus Setyo Budi – salah satu dari Delapan Bakal Calon Rektor UNJ – tidak dapat menghadiri kegiatan karena sedang sakit.

Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Sebelum 63 Senat UNJ memberikan suaranya, delapan bakal calon Rektor UNJ menyampaikan Visi, misi, dan programnya kepada hadirin yang hadir.

Selanjutnya, tiga nama yang mendapat suara paling banyak ini akan diserahkan kepada Kemenristekdikti untuk penentuan akhir. Kemenristekdikti memiliki 35 persen hak suara di Senat UNJ, sehingga bisa mengubah kedudukan suara sebelumnya. Bila mengacu jadwal pemilihan rektor yang ditetapkan panitia, Kemenristekdikti akan memberikan hak suaranya pada 24 September 2019, dan pada  26 September 2019, UNJ sudah memiliki Rektor baru.

Namun, menurut Prof.Dr. Hafidh Abbas selaku Ketua Senat UNJ, penentuan suara dari Kemenristekdikti akan berlangsung lama. Sebab, Kemenristekdikti perlu melihat rekam jejak  tiga kandidat teratas. Hal ini perlu melibatkan koordinasi dengan kelembagaan lain.

“Misalnya, kalau ada kandidat yang memiliki riwayat kejahatan, maka perlu berkoordinasi dengan Badan Intelegen Negara,” kata Hafidh.

Hafidz sendiri berharap Kemenristekdikti menggunakan suaranya dengan bijak, tanpa ada kepentingan politis. Sebab, bagi Hafidh, Universitas memiliki peran yang berguna untuk masyarakat dalam kapasitasnya menemukan kebenaran ilmiah.

 

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.