Plt Kepala BPIP: Fakta Sejarah Perlu Tapi Bukan Yang Utama

Fakta masa lalu dalam studi sejarah diperlukan sebatas tidak mengerdikan imajinasi. 

Abdullah Taruna,

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, dalam kegiatan Kuliah Perdana Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kuliah Perdana bertema  “Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Sejarah” diselenggarakan di  Gedung Ki Hadjar Dewantara, Kampus A, UNJ, Senin, 16 September 2019. Kegiatan tersebut dipandu oleh Dra. Budiarti, M.Pd, dosen senior Jurusan Pendidikan Sejarah UNJ.

“Teori Von Ranke itu merupakan teori yang sudah tertinggal dalam bidang kajian sejarah,” kata   Hariyono  menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa.

Guru Besar Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Malang, Jawa Timur itu melanjutkan, pandangan empirisme sejarah yang dikonstruksikan secara teoritis oleh Von Ranke itu terbilang usang karena terlalu mendewakan fakta.

“Lalu apakah itu berarti ilmu sejarah tidak membutuhkan fakta ?  Fakta masa lalu itu tetap perlu, tapi bukan berarti sebagai yang utama,” terang Hariyono.

Karena terlalu mengutamakan fakta harus persis, apa adanya dalam mengkonstruksikan masa depan, tambah Hariyono, maka para pengikut pandangan Von Ranke tidak berkembang imajinasinya tentang bagaimana masa depan harus diwujudkan.

“Emprisme Sejarah Von Ranke itu kebablasan, dan membuat para penganutnya tidak mampu mengembangkan imajinasinya tentang masa depan. Sebaliknya, hanya ingin menghadirkan masa lalu ke masa depan sebagaimana adanya,” ungkap Hariyono.

Kalau para Founding Fathers mengikuti Von Ranke, tentu mereka tidak akan menjadikan Indonesia sebagai negara republik.

“Para penganut empirisme sejarah karena melihat kejayaan masa lalu Indonesia dalam bentuk kerajaan, dengan fakta kejayaan Sri Wijaya dan juga Majapahit, maka konstruksi masa depannya mengulang bentuk kerajaan,” kata Hariyono.

Sebaliknya para Bapak Bangsa yang berkumpul untuk memikirkan bentuk pemerintahan pasca kolonialisme Belanda dan Jepang tidak menganut aliran Leopold Von Ranke.

“Mereka pun mampu mengimajinasikan pemerintahan yang tepat pasca penjajahan, yaitu Indonesia yang berbentuk Republik,” kata Hariyono.

Mazhab sejarah sebagai satra itu sama-sama mengenal perspektif dua wajah sejarah (diakronis), namun tidak kaku sehingga membuka luas bagi kemungkinan pengembangan logika dan imajinasi. Pendekatan yang sama, kata Hariyono bisa digunakan dalam menghadapi tantangan masuknya ideologi transnasional seperti ideologi khilafah yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi nasional.  

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.