“Pendidikan di Indonesia terus Terpuruk karena tidak Dianggap sebagai Permasalahan Hidup Mati”

Pembicara Seminar Pedidikan Foto Bersama

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Hafidz Abbas dalam Seminar Pendidikan Nasional bertema “Menggagas Sistem Pendidikan Nasional”.

Selain menghadirkan Hafidz Abbas, dalam seminar hari ke-2 itu, Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) selaku penyelenggara juga menghadirkan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia,Prof.Dr. Nana Supriatna, M.Ed., Praktisi dan Pengamat Pendidikan dari PT Wacana Tata Akademika,Eka T.P. Simanjuntak, dan Staf Ahli Menteri Pendidikan & Kebudayaan bidang Hubungan Pusat & Daerah James Modouw.

IKA UNJ mengundang keempat pembicara untuk membahas sejumlah permasalahan pendidikan Indonesia yang kronis, serta permasalahan baru yang muncul sebagai dampak dari gelombang Revolusi Industri 4.0.

“Globalisasi telah memasuki Revolusi Industri berbasis Tekonologi Informasi generasi 4.0. Awalnya globalisasi saja sudah menjadi tantangan yang cukup berat untuk semua negara-negara berkembang, meski tak jarang negara maju pun menerima dampak negatifnya. Revolusi Industri 4.0., turut masuk daftar listing tantangan baru, khususnya bagi dunia pendidikan. Revolusi Industri Generasi 4.0 itu sudah mulai menetrasi berbagai aspek kehidupan, dan tatanan sosial. Dunia pendidikan nasional tidak memiliki pilihan selain merespon tantangan tersebut. Persoalan dunia pendidikan yang sudah kronis, maupun yang muncul sebagai ekses dari terjangan gelombang Revolusi Industri 4.0 sudah semestinya dipecahkan, “ Kata Ketua Umum IKA PMII Juri Ardiantoro, Ph.D, menjelaskan tujuan penyelenggaraan Lomba Artikel & Seminar Pendidikan Nasional.

Adapun aneka persoalan tersebut, lanjut Juri Ardiantoro,  di antaranya: Permasalahan Kompetensi Guru; Akses dan Pemerataan Pendidikan; Kompetensi siswa dan Bonus Demografi; Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); Standar Kurikulum; Format Pendidikan untuk Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. Dan Banyaknya pengangguran dari lulusan SMK karena tidak diterima oleh Dunia Industri.

Dalam Seminar hari kedua yang dimoderatori oleh Abdullah Taruna, Prof.Dr. Hafidz Abbas yang mengawali presentasi mencontohkan kesuksesan Malaysia dalam memajukan pendidikan mereka. “Malaysia sukses memperbaiki sistem pendidikannya karena bagi Malaysia education adalah persoalan hidup mati. Lalu bagimana dengan Indonesia? Pendidikan di Indonesia terus terpuruk karena tidak dianggap sebagai permasalahan hidup mati,” ungkap Hafidz.

Mantan Dirjend HAM di Departeman Hukum & HAM RI 2001-2006 itu kemudian menunjukkan sejumlah indikator ketidakseriusan penanganan pendidikan di Indonesia. Sejak Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemberlakuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN, banyak pihak berharap kualitas lulusan Indonesia meningkat tajam, setidaknya bila dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. “Dengan pemberlakuan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN ternyata pendidikan di Indonesia masih terjelek di  dunia,” ungkap Guru Besar UNJ, Hafidz Abbas.

Pernyataan Hafidz Abbas bukan tanpa dasar. Hafidz merujuk buku Bank Dunia berjudul “Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia (Belanja Lebih Banyak atau Belanja Lebih Baik: Memperbaiki Pembiayaan Pendidikan di Indonesia”  Buku”. Hasil Penelitian yang diluncurkan pada 14 Maret 2013 itu meneliti dampak pemberlakuan anggaran sejak sepuluh tahun terakhir (2002 s.d. 2012). Bank Dunia menyimpulkan, bahwa 20 persen APBN yang dibelanjakan untuk sektor pendidikan belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan.

Hingga 5 tahun sejak laporan itu diterbitkan, kualitas out put pendidikan Indonesia masih belum beranjak naik. Indikator SDM Indonesia yang memprihatinkan kembali dirilis pada 2018. Ranking Indonesia dalam penilaian Programme for International Student Assesment (PISA), menempatkan kualitas SDM Indonesia di urutan 62 dari 69 negara. Dan Indonesia peringkatnya masih di bawah Vietnam_negara yang baru belakangan memberlakukan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Laporan keterpurukan itu sama buruknya dengan Human Capital Index (Indeks Modal Manusia) yang dirilis World Bank pada tahun 2018. Peringkat Human Capital Indonesia dibanding negara-negara Asia Tenggara berada di urutan bontot. Singapura unggul dengan Vietnam dengan skor (0,67), Malaysia berada di bawahnya (0,62), Thailand (0,6), dan Indonesia mendapat skor 0,53. Index Modal Manusia merupakan indikator untuk mengukur SDM di suatu negara dilihat dari pengetahuan, ketrampilan, dan kesehatan yang dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.  

Berdasarkan laporan tahun 2013 itu, Bank Dunia kemudian merekomendasikan agar anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN itu dibelanjakan secara tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan capaian belajar. Jadi bukan sebaliknya hanya mengeluarkan uang secara besar-besaran, tapi tidak tepat sasaran. Salah satunya tercermin dari mubazirnya rasio guru dengan siswa. “Rasio guru di Indonesia itu 1 berbanding 15 siswa, Jepang yang sukses rasio pendidikannya 1 berbanding 29, itu mendekati rasio ideal yaitu 1 berbanding 30, “terang Hafidz.

Persoalan guru, lanjut Hafidz, adalah masalah pengadaan, penempatan, pengangkatan dan pembinaan. “Dampak anggaran 20 persen itu hanya mengurangi beban kerja para guru yang rangkap,” ungkap Hafidz.

Berdasarkan hal itu, Hafidz Abbas menandaskan penyebab terpuruknya kualitas pendidikan nasional. “Berbagai perbaikan telah dilakukan, tapi keterpurukan itu menunjukkan semua langkah perbaikan pendidikan itu dilakukan tanpa kapasitas memadai,” kata Hafidz Abbas

Dengan memahami bahwa peningkatan ekonomi dapat mempengaruhi capaian pendidikan masing-masing orang, atau sebaliknya, capaian kualitas pendidikan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan, maka Hafidz Abbas menyebut kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia merupakan persoalan. “Bagaimana bisa ada pengusaha memiliki tanah seluas 5 juta hektar,” ungkap Hafidz.

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, Hafidz Abbas menyebutkan, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh  0,2 persen penduduk. Idealnya, kata Hafidz, distribusi tanah mengikuti formula 1 juta untuk orang kaya, 2 juta untuk kelas menengah, dan 3 juta untuk masyarakat miskin. Seraya menjawab pertanyaan Ganda Kurniawan peserta lomba artikel pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Hafidz Abbas menegaskan bila Indonesia mengalami krisis legislasi kepemimpinan untuk mencegah kesenjangan ekonomi. “Semestinya pemimpin Indonesia melindungi masyarakat dengan legislasi, bukan dibiarkan berkompetisi dalam hukum survival of the fittes, yang kuat akan menang, yang lemah akan kalah,” kata Hafidz. 

Dampak Revolusi Industri 4.0.

“Banyak orang bicara Revolusi Industri 4.0, tapi sedikit sekali yang berpikir dampaknya,” kata Eka T.P. Simanjuntak, Praktisi dan Pengamat Pendidikan dari PT Wacana Tata Akademika.

Dampaknya bagi mereka yang saat ini baru masuk kuliah akuntansi, lanjut Eka, begitu lulus akan menghadapi lapangan kerja berkurang. “Pekerjaan yang menggunakan fisik akan hilang. Jadi tidak ada yang bisa menjawab pekerjaan apa yang akan muncul pada 2030,” kata Eka Simanjuntak menjelaskan banyaknya lapangan kerja yang hilang karena dampak gelombang Revolusi Industri 4.0.

Jumlah pekerjaan yang hilang kian meluas bakal terus terjadi akibat terjangan gelombang Revolusi 4.0. Munculnya permasalahan itu akan semakin diperparah di masa mendatang, tambah Eka,  karena diterima tidaknya seorang pelamar kerja tidak lagi ditentukan oleh manusia. “Nanti diterima tidaknya orang yang melamar kerja keputusannya ditentukan oleh mesin algoritma,” kata Eka.

Hal ini berarti, rekomendasi teman, kedekatan, atau kemampuan lobi seseorang, lanjut Eka, tidak akan berpengaruh. Sebab keputusan diterima tidaknya pelamar kerja ditentukan oleh mesin algoritma.

Lain halnya dengan Prof.Dr. Nana Supriatna, M.Ed, Guru Besar UPI tersebut menawarkan pentingnya penerapan “Pendidikan Konsumen Hijau” untuk mengurangi dampak terjangan gelombang Revolusi Industri 4.0.  “Sebagai bangsa memang kita sudah merdeka, tapi sebagai konsumen kita belum merdeka. Buktinya masyarakat kita hanya mengikuti dan mengonsumsi semua produk industri multinasional tanpa memikirkan betapa produk-produk tersebut selain menguras uang rakyat Indonesia untuk dibawa ke negeri asal Multi National Corporation, juga meninggalkan 7 juta ton sampah plastik, dan 3,5 juta ton dari jumlah itu dibuang ke sungai,” kata Nana Supriatna.

Jadi tujuan dari pendidikan konsumen hijau itu, kata Nana, untuk membebaskan masyarakat sebagai konsumen dari pengendalian pencitraan atau rekayasa kebutuhan produk oleh produsen. “Jadi pendidikan green consumer itu membangun kesadaran agar konsumen ikut mengurangi sampah plastik,” kata Nana.

Untuk mencapai tujuan itu, proses pembelajaran, dan materi ajarnya, tambah Nana, berorientasi pencerdasan konsumen dalam membaca literasi. Konsumen diajak memikirkan bagaimana pencitraan mengendalikan cara berpikir dan memompa hasrat konsumsi produk perusahaan itu dibuat. Proses pembelajaran itu diharapkan meningkatkan kecerdasan literasi masyarakat sehingga mampu memupus hasrat berkonsumsi, dan semua konsumen dalam berbelanja produk dilakukan melalui keputusan yang cerdas dan sehat. Nana mencontohkan konsumsi tidak sehat itu seperti seorang narapidana korupsi saat ditangkap KPK, salah satu harta yang disita adalah tas merk Hermes yang harganya ratusan juta. Penumpukan sampah plastik air mineral, kata Nana, bukan hanya wujud ketidak-disiplinan dalam membuang sampah melainkan juga ekses dari orientasi konsumsi yang dilakukan konsumen karena pencitraan oleh produsen. “Jutaan ton sampah dibuang ke laut, sampai berdampak matinya ikan paus yang menyimpan 7 kilogram plastik di perutnya,” kata Guru Besar UPI.

Untuk menyadarkan dan mencerdaskan konsumen, Nana Supriatna berharap ke depan pendidikan konsumen hijau bisa masuk ke semua mata pelajaran.

Sementara itu James Modouw menyampaikan, bahwa desentralisasi pendidikan telah membedakan pendidikan Indonesia dibanding sebelum era reformasi. Sekarang urusan kebijakan pendidikan merupakan kewenangan pusat. “Urusan tekhnis pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah,” kata Staf Ahli Menteri Pendidikan & Kebudayaan.

Sesuai dengan pembagian kewenangan itu, lanjut James Modouw, Pemerintah Provinsi harus memikirkan tekhnis-tekhnis mengatasi dampak gelombang Revolusi Industri berbasis teknologi informasi generasi 4.0.

Written by