Orientasi dan Kualitas Pendidikan Indonesia

Ada dua hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan sistem pendidikan Indonesia, yaitu kuantitas pendidikan serta kualitas pendidikan. Saat ini, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, setelah, dirasa mampu mengatasi masalah akses pendidikan -kuantitas-untuk masyaraka.

Salah satu program peningkatkan kualitas pendidikan tertuang dalam Revitalisasi SMK. Dalam hal ini, pemerintah ingin meningkatkan kualitas murid yang sejalan dengan kebutuhan dunia kerja.

Akan tetapi, penyelarasan itu menghilangkan makna pendidikan, sebagai sarana mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Orientasi pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja hanya membuat anak didik pasif. Mereka sama saja dengan benda yang tidak berpikir.

Hal itu diungkapkan Wisnu Adi, Ketua Solidaritas Pemuda Rawamangan atau SPORA UNJ, dalam diskusi bertajuk “Masihkah Pendidikan Berkualitas?”. Diskusi ini diselenggarakan SPORA UNJ di Arena Prestasi Fakultas Ilmu Sosial, pukul 16.00 WIB (30/4).

“Pendidikan bukan lagi sebagai pusat kebudayaan, melainkan pusat produksi untuk komoditas,” kata mahasiswa prodi Pendidikan Sejarah ini.

Orientasi pendidikan itu, lanjut Wisnu, menunjukan konsep manusia yang dianut oleh pendidikan saat ini. Manusia dipandang hanya sebagai robot yang tak memiliki kemampuan berpikir. Ada pun manusia dianggap sebagai benda mati, bukan makhluk yang bebas untuk berfikir dan bertindak. “Manusia hanya objek, bukan subjek yang terus bergerak,” kata Wisnu.

Konsep pendidikan ini pula, akhirnya menjauhkan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Timbul pula perbedaan antara manusia yang menempuh pendidikan dengan tidak yang berpendidikan.

“Akhirnya, ada jurang yang membatasi hubungan sosial. Padahal, manusia yang memperoleh pendidikan perlu memanfaatkan ilmu yang didapat untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat,” kata Wisnu. .

Menanggapi Wisnu, Aras, mahasiswa prodi Sosiologi, mengatakan eksistensi manusia memang untuk bekerja. Jadi, tujuan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja bukan masalah. Menjadi masalah bila nyatanya pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Dan bagi Aras, keadaan itu yang terjadi di Indonesia.

Menurutnya, pemilik modal membatasi naiknya mobilisasi ekonomi dan sosial masyarakat berkemampuan ekonomi rendah. Pemilik modal melanggengkan kesenjangan ekonomi melalui pendidikan. “Pendidikan hanya melanggengkan ketidaksetaraan dan kesenjangan ekonomi,” kata Aras.

Senada dengan Aras, Farhan, mahasiswa prodi Sosiologi, menambahkan pendidikan di Indonesia memiliki berbagai masalah. Namun, ia berharap pendidikan mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Pendidikan harus bisa melepaskan manusia dari jurang kemiskinan.

Hal itu bisa dilakukan bila pembuat kebijakan pendidikan mengetahui kenyataan dan kebutuhan masyarakat. Pembuat kebijakan pendidikan harus memiliki asas keterbukaan. Supaya, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya. Tindakan ini bermanfaaat bagi pembuat kebijakan agar mengetahui kebutuhan masyarakat.

“Maka memenuhi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perlu ada demokrasi dalam pendidikan. Namun, kini, kritik dianggap negatif oleh penguasa,” kata Farhan.

Penulis : Hendrik Yaputra

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.