Masalah Hoaks dan Pelanggaran Pemilu bagi Milenial

Berdasarkan berbagai survei, partisipasi pemilih berumur di bawah 34 tahun berjumlah sekitar 40 persen. Mereka dianggap sebagai kaum millenial yang memiliki toleransi dan keberagaman tinggi. Namun, berita bohong atau hoaks di media sosial mengancam toleransi itu. 

Hal itu diungkapkan Astari Yanuarti, selaku anggota Relawan Anti-Hoaks Indonesia dalam Diskusi Publik bertajuk Milenial Cerdas Memilih di Aula Latief Hendradiningrat, Selasa (9/4). Kegiatan ini diselenggarakan Geogle, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Youth IGW Indonesia. Mereka bekerja sama dengan BEM UNJ.  Kegiatan ini merupakan Roadshow yang rencananya diadakan di 10 kota. Sampai saat ini, UNJ sudah menjadi tempat ke-9 yang dikunjungi. 

Apalagi, lanjut Astari, hoaks semakin banyak pada masa pemilu. Berdasarkan data hoaks dari Agustus sampai Maret, ditemukan 1.200 konten hoaks. Khusus hoaks politik dan ujaran kebencian ada sekitar 600 konten.

Belum lagi, saat masa kampanye, banyak janji kampanye yang menyerupai hoaks. Bagi Astari, keadaan ini menyulitkan pemilih milenial. Untuk memudahkan membedakannya, Astari menganalogikan Janji Kampanye dengan Iklan.

“Janji kampanye itu seperti iklan. Misal kalau beli burger, pasti tampilannya beda-beda di berbagai restoran. Sama saja dengan janji kampanye,” kata Astari.

Akan tetapi, Janji kampanye bisa menjadi hoaks bila janji itu tak ditepati setelah pemilu selesai.

Astari juga mengatakan motif pembuat hoaks, yaitu karena uang, kebencian, ideologi, dan politik. Biasanya penyebar kebencian dan berita bohong ialah Buzzer. “Mereka tiap hari yang menyebarkan di media sosial,” kata Astari.

Selain itu, lanjut Astari, ada tiga tipe orang penyebar hoak, yaitu orang polos, orang tahu bahwa itu hoax demi keyakinan, dan orang tahu bahwa itu hoaks demi uang.

Agar menghindari hoaks, Astari menjelaskan empat ciri-ciri hoaks. Yaitu  judul bombatis dan sensasional, judul provokatif yang menimbulkan ketakutan dan permusuhan, sumber tidak jelas, dan disertai kata-kara: viralkan, amin, klik, bagikan, masuk surga.

Selain itu, Astari mengajak anak muda menghindari membuat status dan postingan yang mengandung berita bohong dan ujaran kebencian. Sebab, berdasarkan Pasal 14 KUHP pelaku penyebar hoaks akan divonis selama 10 tahun penjara.

Menanggapi hoaks, Ryan Rahardjo, Public Policy and Government Relations Geogle Indonesia, menjelaskan  perkembangan internet sebagai sarana penyebar hoaks.

Rian mengatakan saat ini, ada 265 juta penduduk Indonesia. Pengguna Internet sebesar 132 juta penduduk, sedangkan pengguna media sosial sekitar 130 juta.

Berdasarkan jumlah itu, pengguna intermet maupun media sosial mudah menemukan berita, video, atau gambar yang mengandung hoaks.

Untuk itu, Geogle berusaha meminimalisir kemungkinan penguna menemukan hoaks. Dengan cara bekerja sama dengan para kreator Youtube. Geogle dan kreator Youtube bekerja sama membuat konten yang positif.

“Kami sudah bekerja sama dengan Kreator Youtube untuk menyebarkan informasi bijak dan positif,” kata Ryan.

Millenial dan Pelanggaran Pemilu

Selain masalah hoaks, millenial juga perlu mengetahui pelanggaran peserta pemilu. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Jufri selaku Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Jufri hingga saat ini, ada 5 caleg di Jakarta yang melakukan pelanggaran. Mereka memberikan dan menjanjikan sesuatu  kepada warga setempat.

“Di jakarta pusat, ada yang menjanjikan kupon umrah. Padahal itu, pelanggaran. Sekarang, caleg itu sudah masuk tiga bulan kurungan,” kata Jufri.

Selain itu, Jufri mengatakan politik uang juga masih dilakukan. Menurut Jufri ada dua jalur pemberian uang dari caleg kepada warga. Pertama, caleg menyuruh satu orang untuk membagikan uang kepada warga. Kedua, caleg menyuap pengawas pemilu untuk memperbanyak suara di TPS.

“Kami menyebutnya sebagai cara eceran (cara pertama) dan cara grosiran (cara kedua),” kata Jufri.

Di sisi lain, bawaslu akan melakukan patroli pengawasan di sekitar Jakarta, terutama di masa tenang pemilu. Tujuanya mengawasi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. “Biasanya ada calon yang belum puas, karena belum ada pemilih,” kata Jufri.

Menanggapi masalah hoaks dan pelanggaran pemilu, Mahardika, anggota Perludem, mengatakan millenial harus mengambil sikap dalam pemilu.

Millenial bisa berpartisipasi dengan cara menjunjung tinggi kebebasan memilih. Selain itu, Mahardika menyarankan  untuk menyebarkan gagasan anak muda di media sosial. Serta menyalurkan apresiasi mereka kepada pembuat kebijakan.

“Bisa dimulai dengan kebebasan bersikap anak muda,” kata Mahardika.

Penulis :Hendrik Yaputra

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.