Masa Depan LPTK di Indonesia

(Narasi sederhana untuk Pengantar Diskusi)

Pemerintah membuat profesi guru menjadi terbuka, haruskah LPTK menanggung getahnya?

*Abdullah Taruna,

Satriwan Salim, Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan pernyataan kritis saat Forum Diskusi Pedagogik (FDP) IKA UNJ mengundang Prof. Dr. Bedjo Sujanto (Rektor Universitas Negeri Jakarta 2005-2014) sebagai Pembicara bulan kedua FDP. “Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru menjadi terbuka. Lulusan perguruan tinggi  non kependidikan berhak menjadi guru asal mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). mahasiswa PPG mempelajari mata kuliah yang sama dengan mahasiswa UNJ, yaitu Mata Kuliah Dasar Kependidikan atau  MKDK. Itu tidak adil, “ kata Satriwan.

Ketidakadilan itu, menurut Satriwan, karena mahasiswa non LPTK cukup hanya sekali (2 bulan) mengikuti kuliah, lalu lulus dan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional yang kompeten dalam mendidik. Namun lulusan LPTK harus mengulang lagi kuliah yang sama. Sungguh membuang waktu. 

Menurutnya, kehadiran PPG merupakan solusi pemerintah yang tidak masuk akal. Sebab, hanya memperketat masalah administrasi saja. Bahkan, ia menganggap pemerintah meremehkan masalah guru. Padahal, ada tiga masalah yang harus diselesaikan, yaitu kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan.

Pernyataan Satriwan mewakili kegelisahan sebagian lulusan perguruan tinggi eks IKIP. Ungkapan kritis tersebut sekaligus menunjukkan berakhirnya bulan madu LPTK sebagai lembaga yang semula mendapat wewenang khusus untuk mendidik para calon guru agar memiliki kompetensi sebagai pendidik. Hal itu persisnya dikukuhkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, BAB VII tentang Tenaga Pendidikan. Pasal 27, ayat 3: Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen”.

Kemudian pada pasal 28 ayat 1 dan 2  Undang-undang No. 2 Tahun 1989 juga diatur secara tegas: ayat 1.”Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan     oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar”. Ayat 2. “Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan”.

Jelas sudah, pada saat itu, LPTK memegang wewenang tunggal untuk mendidik para  calon guru yang kompeten dalam mengajar dan mendidik. Namun beberapa tahun kemudian, saat pemerintah menunjukkan defisit kepercayaannya atas mutu guru lulusan IKIP, dan kemudian Ditjen Pendidikan Tinggi menugaskan UI, ITB dan IPB untuk menghasilkan guru diploma III Sebenarnya eksistensi wewenang penuh IKIP tengah direduksi secara pelan-pelan.

Pada masa itu guncangan di tubuh LPTK pun tak terhindarkan, hingga memunculkan pertanyaan mau dibawa ke manakah LPTK oleh Pemerintah?

Belum juga beroleh jawaban yang jelas, sekitar tahun 1996 para rektor mulai menyosialisasikan rencana konversi IKIP menjadi Universitas. Para mahasiswa calon guru pun bertanya ada apa dengan rencana Pemerintah itu? Sepintas jawabannya adalah untuk mengatasi mutu pendidikan guru yang dinilai tidak sesuai harapan, dan sebagian lain menyatakan kebijakan konversi itu demi mengembangkan ilmu pendidikan yang stagnan sejak FKIP universitas negeri melebur menjadi IKIP pada tahun 1964.

Tahun 1999 sebanyak 5 perguruan tinggi eks IKIP Negeri, termasuk IKIP Jakarta resmi diubah menjadi universitas (kini UNJ), sedangkan 5 IKIP Negeri lainnya menyusul. Kendatipun penampilan barunya universitas, namun semua masih mempertahankan sejumlah jurusan pendidikan. “Semua rektor IKIP Negeri yang pernah dikirim untuk melakukan studi perkembangan LPTK di sejumlah negara yang diubah menjadi universitas berjanji tidak akan menomorduakan jurusan – jurusan pendidikan,” ungkap Prof. Dr. Sutjipto saat menjadi pembicara perdana diskusi Forum Diskusi Pedagogik IKA UNJ awal tahun 2019.

Bersamaan dengan lahirnya 10 universitas negeri eks IKIP Negeri, saat itu dunia pendidikan nasional sedang bergerak untuk membenahi diri, terutama dari tingkat kesejahteraan. Para praktisi, dan pegiat pendidikan sedang menggulirkan amandemen pasal 31 UUD 1945 untuk memasukkan pentingnya APBN sebanyak 20 % dialokasikan untuk pendidikan nasional. Anggaran sebesar itu kemudian terealiasi, dan dikukuhkan pelaksanaannya dalam regulasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru yang menggantikan Undang-undang No. 2 Tahun 1989, yaitu  Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Bak gayung bersambut, hadirnya 10 universitas eks IKIP itu penuh harapan kemajuan karena adanya regulasi yang mengubah ekonomi para guru.

Seiring kesejahteraan yang membuai harapan itu,  namun Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyaratkan pentingnya fokus pada mutu pendidikan. Hal itu diatur di dalam pasal 35, yang menegaskan delapan aspek penyelenggaraan pendidikan wajib dikelola menurut standar tertentu, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Hal ini kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. (Marselius  R. Payong, Hakikat Sertifikasi Profesi Guru).

Kesejahteraan bagi para guru yang berstatus pegawai negeri sipil memang meningkat, namun bagi LPTK bulan  bulan madu yang memberikan peran tunggal kepada institusi pendidikan yang mendidik para calon guru itu hanya berlangsung beberapa tahun kemudian. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru  dan Dosen disahkan, dan peran LPTK hanya sebagai institusi yang mendidik para calon guru, namun para calon guru lulusan institusi tersebut harus berkompetisi dengan para lulusan perguruan non LPTK untuk bisa mendapat status guru yang kompeten dan profesional dalam pengampuhan  negara. Hal itu diatur dalam 8 Undang-undang Guru dan Dosen yang berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta  memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kemudian pada pasal 12  Undang-undang tersebut ditegaskan “Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru”. Jadi guru benar-benar menjadi profesi yang terbuka. Tanpa memilih jurusan pendidikan, jadi cukup dengan mengambil bidang ilmu murni, dank arena tidak terserap di dunia  kerja, atau karena imbalan ekonomi profesi  guru jauh lebih besar dibanding sektor industri, seorang lulusan jurusan ilmu murni boleh pula menjadi guru asal  mengikuti kuliah PPG. Pendek kata, lulusan LPTK abad XXI harus betul-betul hidup penuh kompetitif kendati di bidang pengetahuannya sendiri.

Kenapa Undang-undang Guru dan Dosen hanya melakukan pengetatan secara administratif sehingga membuat profesi guru menjadi sedemikian terbuka untuk non LPTK?

Selain karena merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru dan Dosen juga mengatur secara khusus tentang standarisasi kualifikasi dan kompetensi guru. Hal ini juga untuk menjawab banyak tuduhan bahwa rendahnya kualitas pendidikan nasional selama ini tidak lepas dari minimnya kompetensi yang dimiliki guru. Para penuduh menunjukkan bukti-buktinya bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia memiliki daya saing yang rendah. Human Development Index (HDI) Indonesia pada tahun 2004 masih di urutan bontot yaitu di posisi 111 dari 117 negara. Peringkat itu naik setingkat pada  2005 yaitu urutan 110 2dari 117 negara, dan pada tahun 2010 urutan 108, yang mana posisi itu masih berada di bawah Philipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Undang-undang Guru dan Dosen menempatkan Guru dan Dosen berada pada posisi penting dalam mencapai Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dicapai bila tenaga pendidikan memiliki kompetensi, di antaranya: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi  kepribadian.Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, ayat 10, Undang-undang No. 14 Tahun 2005, kompetensi disebutkan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Mulyasa  dalam Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru menyatakan, kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya,(Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009).

Kita akan semakin jelas memahani kompetensi pedagogik ini bila merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Inti kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogik, di antaranya:

  1. Menguasai karakteristik peserta didik dari  aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
  2. Meenguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang ditempuh.
  4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
  5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
  6. Memfasilitasi keseimbangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan bebagai potensi yang dimiliki.
  7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
  8. Menyelenggarakan dan evaluasi proses dan hasil belajar.
  9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
  10. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Bila kita cermati, tentu kita sepakat guru yang memenuhi kulalifikasi akademik, dan kompetensi tersebut benar-benar kompeten, dan mampu meningkatkan capaian kualitas belajar para peserta didik. Pertanyaannya kenapa profesi guru yang sudah dibuat terbuka itu tidak mampu mencapai target.   

Hasil penelitian World Bank 2012 setelah 10 tahun pelaksanaan kebijakan 20 persen APBN untuk Pendidikan menunjukkan, bahwa sebagian besar guru di Indonesia berkualitas rendah, dan pemerintah hampir tidak mungkin meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi guru yang kompeten dan profesional.

Berdasarkan data sekitar 95 persen LPTK khususnya swasta dinilai belum memenuhi standar mutu yang diharapkan. Banyak guru, maupun calon guru yang tidak memenuhi standar mutu. Penyebabnya karena sebagian besar lulusan LPTK swasta dan perguruan tinggi non LPTK, (Idris Apandi “Guru Kalbu” (C, Smile’s Indonesia Institute, Bandung 2015).

Bukti-bukti di lapanganpun mengindikasikan hal itu. Pada tahun  2013 peringkat Indonesia dalam HDI berada di urutan 108 dari 117 negara, persis saat tahun 2010. Peringkat itu menurun kembali pada 2014, dan 2015, masing-masing pada posisi 110 dan 113 dari 117 negara. Indikator itu betapa kualitas hasil pendidikan oleh para guru yang dinilai sudah kompeten tidak terbukti.

Kontan sudah terhitung tiga kali Menteri Keuangan Sri Mulyani mencermati hal ini. Tengok pernyataannya di media pada 25 Agustus 2016, Sri Mulyani menyatakan akan memangkas tunjangan profesi guru  sebesar 234 triliun untuk menghemat anggaran belanja negara. Keputusan itu diambil karena ada cela yang dibuat oleh para guru, yaitu soal kualitas yang tidak memenuhi standar.

Kemudian pada 10 Juli 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kualitas guru tidak maksimal. Hal itu menurutnya dikarenakan guru yang ikut sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjangan, dan setelah itu bekerja secara malas-malasan. Padahal anggaran yang dialokasikan untuk sertifikasi dalam APBN 2018 mencapai 441 triliun, meningkat 4198 triliun dibanding 2017.

Pernyataan ketiga disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani pada 9 Agustus 2019. Sri Mulyani menyindir kualitas pendidikan rendah, padahal anggaran pendidikan sangat besar. Menkeu merujuk hasil PISA. Dari tes PISA Indonesia masih kalah dibanding Vietnam, padahal asupan anggarannya sama-sama 20 persen dari APBN.

Lalu tidakkah terlalu menyederhanakan masalah bila kebijakan pengangkatan guru dibuat terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 12 Undang-undang No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen. LPTK telah bekerja sejak awal kemerdekaan ketika masih menempel dalam Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri hingga menjadi IKIP pada 1964, dan dipaksa untuk mengikuti skema kebijakan profesi guru yang terbuka untuk non LPTK yang baru berniat menjadi guru saat mereka tidak terserap di dunia kerja? Lalu haruskah ketika kebijakan profesi guru yang terbuka gagal mencapai kompetensi maksimal LPTK harus menanggung getah? Mari kita ikuti diskusinya pada Reboan Pendidikan yang Ke-7Bulan, dengan tema “Masa Depan LPTK di Indonesia”. Dua orang Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Anna Suhaenah dan Prof. Dr. Sutjipto berbagi pemikiran dan pengetahuan dengan kita semua.

*Koordinator Forum Diskusi Pedagogik (FDP) IKA UNJ

E-mail: abditaruna9@gmail.com

Written by 

2 thoughts on “Masa Depan LPTK di Indonesia”

  1. Saya pikir ini adalah kebijakan yang keliru yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dan para praktisi pendidikan harusnya lebih protektif terhadap LPTK. Hal ini untuk melindungi marwah dunia pendidikan kita. Jangan jadikan profesi guru sebagai profesi terbuka sehingga terkesan menjadi guru itu gampang dan semua orang bisa jadi guru. Kita bandingkan dengan dunia kedokteran. Tidak semua orang bisa menjadi dokter hanya mereka yang menempuh pendidikan kedokteran yang boleh menjadi dokter. Harusnya Guru pun demikian hanya mereka yang lulusan LPTK yang berhak menjadi guru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.