Hari ini Forum FDP IKA UNJ Mendiskusikan Isu Nasionalisme Tenaga Kerja

 

 

 

 

 

Persaingan tenaga kerja antara Indonesia dengan negara-negara anggota AFTA tak terelakkan. Lalu bagaimana merumuskan pendidikan kritis untuk mengatasinya?

Abdullah Taruna,

Berdasarkan kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Phnom Penh, Kamboja, AFTA_Pasar Bebas Asean telah diberlakukan pada bulan Desember 2015. Kesepakatan perdagangan bebas di wilayah negara-negara Asean itu diperjelas ruang lingkupnya bahwa hanya asa satu pasar dan basis produksi dengan elemen utama, yaitu aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran modal dan aliran bebas tenaga kerja terampil.

Ada potensi keuntungan yang besar dengan terbukanya pasar di 10 negara anggota Asean, termasuk kian dapat menarik investasi asing secara langsung, namun juga sebaliknya, potensi kebangkrutan bila kalah dalam persaingan juga besar. Bahkan peluang manfaat maupun keterpurukan secara ekonomi itu dapat lebih luas terjadi, karena AFTA 2015 anggotanya bukan hanya negara-negara di Asia Tenggara melainkan meliputi negara-negara yang telah menandatangani perjanjian bilateral seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, dan Selandia Baru. Tenaga kerja yang masuk dalam persaingan negara-negara AFTA bukan hanya tingkat ahli profesional dalam negeri saja yang bebas bekerja di negara-negara AFTA melainkan juga tenaga tekhnis di berbagai sektor seperti sopir taksi, buruh bangunan, tukang cukur, serta tenaga pertanian.

Sebagai institusi perdagangan, AFTA telah melahirkan apa yang kita kenal sebagai komunitas masyarakat regional dalam perdagangan (Masyarakat Ekonomi ASEAN-MEA). Sebagai hasil dari perkembangan sejarah, MEA sebuah keniscayaan. Perkembangan zaman tersebut tidak bisa dilawan.

Namun fakta menunjukkan, sejak 3,5 tahun pasca pemberlakuan AFTA, gonjang-ganjing tentang tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok menjadi topik perbincangan yang demikian serius. Kendatipun pemberlakuan perdagangan bebesa ASEAN telah menjadi kesepakatan tingkat kepala negara ASEAN (KTT Kamboja 2015), namun tak ayal hal itu mengundang sentimen di dalam negeri. Persaingan tenaga kerja di tingkat AFTA telah menjadi isu nasionalisme.

Untuk merespon situasi tersebut, Forum Diskusi Pedagogik IKA UNJ merasa perlu mengundang Menteri Tenaga Kerja R.I. Muhammad Hanif Dhakiri guna mendiskusikan topik “Pendidikan Kritis dan Isu Nasionalisme Tenaga Kerja”.

Namun karena berhalangan hadir, Kementerian Tenaga Kerja menugaskan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Ir. Ismail Pekaya, M.E.

Diskusi yang akan berlangsung Rabu, 24 Juli Pukul 10:00 WIB tersebut bertempat di Ruang 104, Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Para dosen senior, alumni, mahasiswa dan para pengurus IKA UNJ akan hadir sebagai

peserta aktif. Berdasarkan data penelitian Instititute for Management Development (IMD) yang dikutip Tim Publikasi Katadata (16/5/2019) dalam artikel “Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Masih Tertinggal”, dijelaskan bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Posisi daya saing Indonesia di tingkat global berada di peringkat 47 dari 63 negara. Faktor penyebabnya antara lain: rendahnya pendidikan pekerja serta ketidaksesuaian (mismatch) antara pendidikan dengan pekerjaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2019, sebanyak 53,40 juta pekerja tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD ke bawah. Jumlah ketidaksesuaian pendidikan dengan pekerjaan presentasenya mencapai 60,52 persen.

Forum Diskusi Pedagogik IKA UNJ berharap Kementerian Tenaga Kerja bisa merumuskan pendidikan kritis untuk sumber daya manusia Indonesia. Sumber Daya Manusia yang sadar hidup di era kompetisi antar tenaga kerja baik di tingkat regional ASEAN, maupun tingkat dunia, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

 

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.