Dr. Komarudin : Mahasiswa dan Siswa itu Bukan Hasil Proses Belajar Mengajar

Keberhasilan Proses Belajar Mengajar (PBM) ditentukan dari cara pandang guru/dosen dalam mendudukkan para siswi-siswa/mahasiswa dalam relasi PBM itu.

Abdullah Taruna,

Wakil Rektor II Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dr. Komarudin, M.Si., mengungkapkan hal itu dalam Diskusi Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Ikatan Alumni (IKA) UNJ. Bertindak sebagai moderator dalam kegiatan yang dihadiri para alumni dan dosen, Juri Ardiantoro, Ph.D._Ketua Umum IKA UNJ.

Penjelasan Komarudin tentang kedudukan siswi-siswa maupun mahasiswa dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) tersebut amat penting karena membentuk cara pandang guru maupun dosen atas kelas. “Kelas merupakan ruang dialog untuk mengembangkan potensi,” ujar Komarudin.

Dalam konteks pendidikan formal, kata Komarudin, kedudukan siswi-siswa dan mahasiswa dalam PBM, itu pernah menjadi perdebatan hangat saat IKIP Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional untuk merumuskan draft Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1988.

“Asal muasalnya itu pada Tahun 1988-1989, saya ikut di perumusan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional zaman Mas Sugeng Suparwoto dan Mas Tri Agus Siswowiharjo (Persma Didaktika), tapi yang banyak diskusi merumuskan itu saya dan Mas Shobirin dari IKIP Jakarta itu, dengan yang dari Malang (mahasiswa: Red.). Sampai besoknya berdialog dengan Pak Fuad Hasan (Mendikbud R.I.),” kata Komarudin menceritakan perannya saat itu.

Semula kedudukan siswi-siswa maupun mahasiswa dalam draftnya itu dibahasakan sebagai “peserta didikan”, Komarudin yang keberatan lantas bersikukuh agar pimpinan sidang mengubahnya sehingga bermuatan makna subyek aktif.

“Di konsep awalnya itu “peserta didikan”,  secara bahasa “didikan” itu kan hasil. Kami menyampaikan bukan, mahasiswa dan siswa itu bukan hasil, tapi subyek yang aktif, sehingga saya mengusulkan bukan “peserta didikan” melainkan seharusnya “peserta didik” ,” ungkap Komarudin yang mengawali karir mengajarnya sebagai guru SMEA di Jakarta antara tahun 1988-1989.

Melalui perdebatan yang panjang dalam kegiatan yang dicatat sejarah sebagai sumbangan emas IKIP Jakarta untuk regulasi Sistem Pendidikan Nasional itu, usulan Komarudin diterima dan digunakan sebagai istilah resmi hingga hari ini. “Dan itu dipakai di Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan konsep kita dari Seminar IKIP Jakarta tahun 1988 itu masih dipakai. Pak Fuad Hasan menggunakannya sebagai konsep untuk Undang-undang No. 2 Tahun 1989 itu,” ungkap Komarudin.

Penggunaan istilah peserta didik dalam regulasi pendidikan itu, praktis menuntut kesadaran dosen, maupun para guru untuk memperlakukan kelas sebagai ruang dialog dan pengembangan potensi peserta didik. Sebaliknya guru dan dosen perlu meninggalkan cara pandang yang menempatkan siswi-siswa/ mahasiswa sebagai obyek PBM. Perspektif tersebut sudah ketinggalan karena menjadikan kelas sebagai proses transfer of knowledge.

Ketua Umum IKA UNJ sedang mengantar diskusi pendidikan.

“Jadi kalau siswa sudah diposisikan sebagai subyek yang aktif,  maka yang disebut dengan konstruktivisme dan sebagainya oleh dosen dan guru itu akan berkembang dengan sebaik-baiknya,” kata Komarudin yang kini menjadi Calon Rektor UNJ peraih dukungan terbanyak dari Senat UNJ.

Seperti yang diungkapkan oleh Komarudin, istilah peserta didik disebut dalam Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1, yaitu pada ayat 1, dan  6. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian kedudukannya sebagai subyek yang aktif dalam PBM diperkuat pada Bab VI, Pasal 23, ayat 1.

Ayat 1: “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”; dan kemudian dipertegas posisinya sebaga subyek aktif pada  ayat 6: “Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.

Bab VI, Pasal 23. Ayat 1 tentang Peserta Didik: “Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik”.

Written by