Dana dan Kompleksitas Masalah Pendidikan

Wasanti, anggota Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, hadir sekitar pukul 16.00 WIB di Gedung N Ruang 104-105 Fakultas Ekonomi UNJ (26/4). Dia diundang mahasiswa FE untuk mengisi materi dalam Diskusi Pendidikan bertajuk “Gaji Pendidikan: Masihkah Layak Masuk Dalam Anggaran Pendidikan?”.

Mula-mula, Wasanti menjelaskan pentingnya masyarakat memperoleh pendidikan. Baginya pendidikan harus diperoleh tiap warga nagara. Pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan itu. Hal itu sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945. Penempatan pendidikan dalam kontitusi bertujuan agar masyarakat terlepas dari lingkaran kemiskinan. “Pendidikan merupakan hak hakiki, tertuang dalam konstitusi,” tegas Wasanti.

Tiap lapisan masyarakat bisa memperoleh serta mendapatkan pendidikan berkualitas bila pemerintah memfasilitasi kebutuhan pendidikan. Kebutuhan itu ialah gaji guru, tunjangan guru, dan belanja barang. Semua kebutuhan itu, membutuhkan dana tidak sedikit.

Menurut Wasanti, sebetulnya pemerintah sudah memberikan dana yang besar untuk kebutuhan pendidikan. Saat ini, Alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN, yaitu sekitar 400 Triliun. Kemudian, sekitar 60% dari 400 triliun diberikan kepada desa melalui DAU, DAK, dan dana desa. Dana itu digunakan untuk belanja barang dan gaji guru.

Akan tetapi, dana itu tidak bisa dimaksimalkan untuk program pendidikan. Menurut penelitan FITRA, masalah itu karena dana pendidikan dari pemerintah pusat tidak dimaksimalkan pemerintah daerah. Masih banyak pemerintah daerah yang belum mengerti penggunaan dana pendidikan dari pemerintah pusat. Parahnya lagi, dana dari pemerintah pusat digunakan bukan untuk program pendidikan.

Selain itu, pemerintah daerah juga sangat tergantung dengan dana pemerintah pusat. Dampaknya, program pendidikan yeng membutuhkan ketetapan tidak berjalan dengan baik.
“Pada 2017, di Jember, banyak guru yang tidak dibayar selama 4 bulan. Karena pemerintah daerah menunggu dana dari pemerintah pusat. Lantas banyak program pendidikan yang tertunda,” kata Wasinta.

Bahkan, ada pemerintah daerah yang menyatukan dana APBN pendidikan dengan APBD pendidikan. Padahal, semestinya, 20% APBD untuk pendidikan dipenuhi pemerintah daerah secara mandiri.

“Banyak daerah yang menggabungkan anggaran pendidikan daerah dengan anggaran pendidikan pusat. Misal, APBD pendidikan baru 11%, namun karena menerima dana pusat, jadi 20%. Mereka satukan,” kata Wasanti.

Melihat masalah itu, Wasati menganjurkan pemerintah daerah untuk mandiri mencari dana pendidikan tanpa tergantung dana pusat. Selain itu, pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan dalam tata kelola anggaran daerah,” kata Wasanti.

“Harus memandirikan daerah. Tapi, kadang intruksi pusat tidak didengar. Bahkan di Sulsel, 2018, dana dari pusat ditahan untuk membiayai kampanye pemilihan gubernur,” kata Wasanti.

Tujuan Dana Pendidikan
Pemerintah wajib memberikan pendidikan berkualitas untuk masyarakat. Untuk mencapai hal itu, pemerintah memiliki tiga program yang masuk dalam anggaran pendidikan. Ketiga hal itu ialah akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan infrastruktur.

Akan tetapi, ketiga hal itu memiliki berbagai masalah. Pertama soal akses guru. Penempatan guru di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa tidak seimbang. Guru di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan di luar Pulau. Hal ini terjadi karena penyebaran guru yang tidak merata. Selain itu, banyak guru yang tidak ingin ditempatkan di luar Pulau Jawa. Alasannya, akses komunikasi dan transportasi yang sulit.

“Teman saya menolak ditempatkan di luar pulau karena kesulitan mendapat sinyal,” kata Wasanti.

Kedua, masalah kualitas pendidikan. Bagi Wasanti, cara mengajar guru masih monoton. Murid diharuskan menghafal materi pelajaran. Menurut Wasanti, cara mengajar ini merupakan warisan orde baru dan harus dihindari. Sebab, sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. “Menghafal membodohkan kita, jadi tidak bisa berpikir inovatif,” ujar Wasanti.

Wasanti meyakini pendidikan harus bisa mengubah mindset murid. “Idealnya, membongkar paradigma,” kata Wasanti.
Masalah ketiga adalah infrastruktur pendidikan. Ada ketimpangan antara infrastruktur di Jawa dengan Papua. Baik akses buku maupun akses internet sulit didapatkan. Padahal, infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi perkembangan murid.

Penulis : Hendrik Yaputra

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.