Besarnya Alokasi Anggaran Belum Berkorelasi Dengan Kualitas Pendidikan

Prof.Dr. Hafid Abbas Sedang Mengkaji Anggaran Pendidikan

Alokasi Anggaran 20 persen APBN berdasarkan konstitusi hingga hari ini masih belum mempengaruhi peningkatan capaian belajar peserta didik. Bahkan hasil tes guru yang mengantongi sertifikat profesi dengan yang belum tak banyak berbeda. Anda heran? Kami juga penasaran.

Hendrik Yap,

Pernyataan itu disampaikan Hafid Abbas selaku Guru Besar UNJ dalam diskusi publik yang diselenggarakan BEM Fakultas Ekonomi di Gedung N ruang 104 Fakultas Ekonomi, Selasa lalu. Diskusi dimulai pukul 16.30 hingga 17.20 WIB.

Padahal, lanjut Hafid, angaran untuk pendidikan sekitar Rp 440 triliun. Tetapi anggaran itu tak mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Bahkan, pemberian tunjangan guru dan dosen sebesar Rp 110 triliun dirasa percuma karena tak mampu meningkatkan kompetensi.

Hafid mengutip laporan PBB untuk memperkuat penilaian terhadap kompetensi tenaga pendidik yang sudah bersertifikasi.

“Dites antara guru yang belum dan sudah sertifikasi. Hasilnya tak ada perbedaan yang besar,” kata mantan Wakil Rektor Bidang Akademik IKIP/UNJ 1997 – 1999.

Di sisi lain, tingginya angka pendidikan tak mampu meningkatkan kualitas murid. Hafid masih mengutip PBB, mengatakan sekitar 40ribu siswa melakukan test bersama dalam lima mata pelajaran. Lagi-lagi, hasilnya tak ada mencapai nilai yang diharapkan. “Lihat kemampuan anak, nyatanya tak ada bedanya. Bahkan, hasilnya minus 0,07,” kata Hafid.

Mengetahui kondisi itu, Hafid menjelaskan empat hal yang menyebabkan tidak meningkatnya kualitas pendidikan meskipun anggaran yang diberikan tinggi.

Pertama, mengenai pengelolaan pemberian anggaran untuk sekolah negeri dan swasta. sekolah negeri yang ada diberikan anggaran tinggi dari pemerintah. Padahal, sebagian besar masyarakat kalangan ekonomi menengah atas, mudah masuk ke sekolah negeri. “Biasanya mereka anak bupati, pengusaha, Dpr,” kata Hafid.

Oleh karena itu, masyarakat miskin tak mampu untuk menempuh pendidikan. Mereka biasanya menempuh pendidikan di sekolah swasta. Dan pemerintah hanya memberikan anggaran lebih kecil dibanding sekolah negeri.

“Bantuan negara selama 30 tahun era Soeharto, per-anak per tahun hanya Rp 5000 costnya untuk anak sekolah swasta. Kalau ada Rp 50 juta anak SD, SMP, dan SMA, sekitar 18 persen ada di madrasah (swasta). Dan bantuan negara sangat kecil, untuk anak di sekolah swasta. Sedangkan sekolah negeri unit cost per-anak 500 ribu rupiah,” kata Hafid.

Kedua, delapan puluh persen dari 20 persen anggaran pendidikan ditujukan untuk kesejahteraan guru. Namun, hal itu tak mempengaruhi kualitas pendidikan.

Ketiga, desain pendidikan di Indonesia tak mampu meningkatkan kualitas guru. Berbeda dengan negara lain, khususnya Filiphina. Guru harus menciptakan inovasi mengajar agar gajinya bisa naik. “Kalau di Filiphina, gaji guru dinaikan kalau dia sudah membuat inovasi dalam pengajaran,” kata Hafid.

Terakhir, Hafid melihat pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia tak paham mengenai pendidikan. Hasilnya, pendidikan menjadi liar. “Jadi itu yang membuat pendidikan kita terpuruk di dunia,” kata Hafid.

 

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.